Kode Paket 4060555
Nama Paket Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
19334736 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum APBN
Tanggal Pembuatan 17 Januari 2019
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Mahkamah Agung
Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT 01
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2019   
Nilai Pagu Paket Rp. 72.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 70.000.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Sungailiat - Bangka (Kab.)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
Badan Hukum Peserta harus memiliki Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM / Akta Pendirian
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Melunasi dan melaporkan SPT Tahunan Tahun 2018, jika belum memiliki SPT Tahunan maka wajib menggantinya dengan Surat Keterangan Fiskal dari KPP

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 2 tahun terkahir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dibuktikan dengan melampirkan kontrak dan SPMK

Tenaga Ahli
Jenis Keahlian Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
Konsultan Hukum Advokat 2 Tahun 1 Tahun
Tenaga Teknis
Jenis Kemampuan Kemampuan Teknis Pengalaman Kemampuan Manajerial
Konsultan Hukum Advokat 2 Tahun 1 Tahun
Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan
Nama Spesifikasi
Alat Pengolah Data Laptop dan Printer
1. Memiliki akta pendirian lembaga bantuan hukum Benbentuk Bantuan Hukum 2. Memiliki Kantor PerwakilanCabang di Wilayah Sungailiat 3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara danatau di Pengadilan Agama 4. Memiliki minimal 1 satu orang Advokat 5. Memiliki SDMstaf yang kompeten di bidang HukumSyariah minimal bergelar Sarjan HukumSarjana Syariah.
Peserta Non Tender 1 peserta